JAKARTA - Posisi Sultan Hamengku Bowono sebagai gubernur utama yang dimasukkan dalam draf RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai hanya penghias belaka.
Karena, posisi gubernur utama itu tidak disertai kewenangan penuh Sultan untuk mengelola pemerintahan DIY.
"Apapun istilahnya, yang jelas pemerintah pada dasarnya ingin melucuti kewenangan eksekutif dari Sultan," kata Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/12/2010).
Opsi mengangkat Sultan sebagai gubernur utama dan melakukan Pemilu kepala daerah untuk menentukan gubernur di bawah Sultan, telah mengingkari keistimewaan DIY.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar